Perbedaan Preferensi Politik: is it all in your brain??

Perkembangan situasi politik kerap menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di masyarakat. Dinamika perbedaan pendapat itu cukup menarik untuk dicermati. Terkadang kita menemukan ada pihak yang cenderung mengabaikan fakta-fakta yang ada dan akan selalu berada di suatu posisi secara konsisten. Kenyataan atas gagalnya suatu program atau terjeratnya pemimpin gerakan mereka atas suatu kasus korupsi misalnya, tidak akan berpengaruh pada posisi dukungan mereka. Bahkan jika fakta-fakta itu sudah terang benderang sekalipun.

Bagi mereka, ternyata, rational politics simply doesn’t exist. Kecenderungan politik ditentukan oleh preferensi ideologis yang telah terbangun sejak awal. Biasanya mereka yang demikian ini adalah mereka yang berada di ujung kanan dan ujung kiri dari spektrum politik (“those at opposite ends of the political spectrum“), yaitu mereka yang preferensi ideologisnya “consistently conservative” maupun “consistently liberal“. Jumlah mereka memang tidak banyak, tapi biasanya mereka lah yang mendominasi pembicaraan di sosial media..:)

Yang menarik, mereka yang tergolong consistent conservative dan consistent liberal ini akan selalu berseberangan pendapat dalam nyaris semua hal. Bukan hanya dalam pandangan politik, tapi juga dalam berbagai aspek-aspek kehidupan sosial. Misal, para konservatif cenderung lebih suka hidup mengelompok bersama dengan mereka yang seagama (homogen), sedangkan para liberal lebih memilih tinggal di komunitas yang heterogen. Ada survey menarik di US tentang polarisasi politik dan pilihan hidup yang bisa dilihat di link ini. Walau survei ini ada di US, namun saya percaya polarisasi seperti ini juga ada di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, apa yang menentukan pilihan posisi seseorang dalam spektrum politik? Apa yang membuat seseorang menjadi konservatif atau liberal? Tentu banyak hipotesis yang bisa muncul, seperti cara pendidikan di rumah, pengaruh keluarga, memori kolektif dari lingkungan sekitar, hingga mungkin pengaruh media. Akan tetapi riset-riset neuroscience terbaru menunjukkan (secara kontroversial) bahwa preferensi politik mungkin bersumber dari otak; it may be biologically determined; it’s all in your brain. Penelitian mengenai hal ini sudah dimuat di beberapa jurnal, seperti antara lain di Cambridge’s Journal of Behavioral and Brain Science ini.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa otak liberal dan konservatif bekerja dengan cara yang berbeda. Secara teknis dapat dikatakan bahwa variasi perbedaan kecenderungan politik dapat dijelaskan oleh perbedaan cara kerja otak. Riset-riset tersebut menunjukkan bahwa otak konservatif lebih peka terhadap stimuli negatif dari lingkungan dan cenderung mengalokasikan sumber daya psikologis yang lebih besar untuk menghadapinya dibanding otak liberal. Kaum konservatif memiliki “negativity bias”, reaksi mereka cenderung lebih keras dalam menghadapi aspek negatif dalam lingkungan.

Hal ini berarti bahwa kaum konservatif cenderung lebih antisipatif, protektif, dan menghindari risiko, dibanding dengan kaum liberal. Secara kultural, hal ini berimplikasi pada perwujudan kaum konservatif sebagai sosok pemegang tradisi, sementara kaum liberal lebih terbuka terhadap perubahan. Secara pandangan politik, kaum konservatif akan lebih anti-imigran (orang asing dipandang sebagai ancaman), cenderung lebih “nasionalis”, cenderung lebih proteksionis, cenderung setuju pada anggaran militer yang besar, pendukung big government, sangat condong pada nilai-nilai keluarga/family values dan sangat resisten terhadap hal-hal yang dipandang akan merusak nilai-nilai itu (anti aborsi, anti LGBT, dll).

Penelitian lain di University College London, yang beritanya dapat dilihat di sini , menggunakan teknik scan MRI pada otak sukarelawan dan menemukan bahwa otak konservatif memiliki volume amygdala kanan yang lebih besar, sementara otak liberal memiliki volume anterior cingulate cortex/insula yang lebih besar. Amygdala adalah bagian struktur otak yang diaktifkan dalam masa kecemasan atau kekhawatiran, atau pada saat tubuh secara refleks harus menghadapi situasi hidup atau mati, sementara anterior cingulate cortex adalah wilayah otak yang bertanggung jawab membantu kita menangani kompleksitas/keragaman dan bertanggung jawab akan self and social awareness.

On a positive note, keberadaan dua tipe ekstrim ini sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk mejaga keseimbangan dinamika sosial. Di satu sisi kita butuh kehati-hatian dan pemertahanan tradisi, tapi di sisi lain kita juga membutuhkan inovasi, eksplorasi, keberanian mengambil risiko.

Pengetahuan ini bisa membuat kita lebih bijak dalam berdebat. Kedua kubu, baik “consistent conservative” maupun “consistent liberal“, akan sama-sama merasa genuinely benar. Kalau menemukan orang-orang seperti ini, sebaiknya cari damai saja. Perdebatan cuma akan buang-buang waktu dan energi..:P.

Untungnya, sebagian besar masyarakat, yaitu mereka yang ada di fungsi distribusi normal dari spektrum politik, biasanya preferensi ideologisnya mixed. Kalau tidak, tak terbayang betapa berisiknya perdebatan di sekitar kita…:)

Jokowi anti-islam?

Argumen bahwa Jokowi anti-Islam itu kebanyakan bermuara krn dia berasal dari PDIP, partai nasionalis.

Memang ada rivalitas ideologis kaum Islam vs Nasionalis yg jejak historisnya bisa dilacak sampai perdebatan Piagam Jakarta thn 1945.

Sayangnya, dalam konteks Jokowi argumen ini gak valid dan sesat logika. Paling tidak ada dua tipe logical fallacy di argumen ini. Yg pertama “false-dilemma”: kalau kamu nasionalis, kamu pasti anti-islam (which is not true).

Yang kedua “genetic fallacy”: krn kmu berasal dari kelompok yg pernah bermasalah dgn kami, kelak kmu pun akan bermasalah dgn kami.

Padahal jika argumennya disusun based on merit, legacy Jokowi yg terbesar adalah public service reform dan program2 kesejahteraan sosial yg justru sangat Islami.

Yang menyedihkan itu jika krn semata2 berada di pihak yg “bersebrangan secara ideologis”, lantas dibuat lah kabar2 tidak benar yg sebagian besar imajinatif yg lalu disebarkan secara masif. Sampai keluar fatwa haram segala (meski dari forum yg gak kredibel).

Berhentilah berpolitik dgn cara2 yang tidak mendidik dan mulailah pake rasionalitas dan akal sehat.

*disclaimer: sy bukan simpatisan PDIP sama skali

Quiet Revolution

Dari debat Capres semalam (15 Juni), kedua kandidat sama-sama mengakui ada masalah besar di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasinya, Prabowo cenderung menggunakan pendekatan “big push”, sementara JKW terlihat cenderung memilih pendekatan mikro dan institusi.

Strategi besar “big push”, walau bombastis, meyakinkan, dan enak didengar, adalah sebuah pendekatan “top down” yang biasanya lebih cocok digunakan di negara sentralistis (mungkin cenderung otoriter) dan kurang efektif digunakan di negara dengan tingkat desentralisasi seperti Indonesia sekarang, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat telah dialihkan ke daerah. 

Dengan kondisi Indonesia yg timpang dan beragam, pendekatan big push juga bisa menimbulkan banyak masalah implementasi yang struktural. Semalam belum ada elaborasi Prabowo mengenai aspek “how to” yg krusial ini, baru ada bicara soal “akan” bangun sawah 2 juta hektar, “akan” bangun lahan bioethanol 2 juta hektar, dll dst.

Strategi besar big push juga mensyaratkan good governance, kalau tidak proyek-proyek besar itu cuma jadi bancakan elit dan sasaran empuk korupsi baru. 

Sebaliknya JKW, seperti biasanya, cenderung memilih pendekatan ‘bottom up”, dengan penekanan pada perbaikan sistem (perbaikan sistem anggaran, perbaikan iklim investasi, perbaikan regulatory environment, insentif untuk inovasi) dan pembangunan human capital sebagai kunci dari pembangunan daya saing jangka panjang.

Kalau di teori ekonomi, Prabowo itu Harrod-Domar atau Solow growth model (teori pertumbuhan ekonomi versi awal), sedangkan JKW itu endogenous growth model (teori pertumbuhan yang sudah dimodifikasi dengan basis microfoundation yang lebih kuat, dengan penekanan pada human capital). 

JKW percaya pada micro-revolution..: perubahan signifikan bisa terjadi dengan akumulasi serangkaian langkah2 kecil. Perubahannya mungkin incremental, tapi lebih sustainable dan will build on by themselves. They can be a start of a quiet revolution.

Jokowi, Pemimpin yang Berjiwa Merdeka

Malam tadi, Rabu 18 Mei 2011, Mata Najwa di Metro TV menampilkan sosok Joko Widodo, akrab dipanggil Jokowi, Walikota Solo yang fenomenal.

Saya punya testimoni pribadi terhadap seorang Jokowi. Tanggal 14-16 Januari 2011 lalu saya traveling ke Solo dengan beberapa teman. Perjalanan ini terinspirasi liputan di majalah Tempo di awal Januari yang menurunkan investigasi 8 kota kecil layak huni di Indonesia. Ini adalah antitesa pola urban development di kota besar yang semakin tidak manusiawi. Kebetulan beberapa teman sepermainan adalah arsitek dan aktivis transportasi kota. Tertarik dengan liputan itu, kami pengen melihat langsung. Kami pun memilih kota yg feasible dikunjungi over the weekend. Kami memilih Solo. Berangkatlah kita backpacking ke sana.

Di Solo kami menginap di Hotel Rumah Turi, the first eco-friendly hotel in Solo (www.rumahturi.com). Kebetulan owner hotel tersebut, Pak Paulus Mintarga, adalah kenalan teman saya. Kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di teras hotelnya seharian. Singkat cerita, sampailah pada topik penataan kota Solo yang semakin apik di bawah kepemimpinan Jokowi, walikota yang sangat dicintai warganya. Kami sangat penasaran dengan cerita pak Paulus. Beliau bercerita dengan sangat bersemangat. Semburat kebanggaan jelas terpancar ketika ia bercerita seorang Jokowi yang sangat tegas tapi berpihak pada rakyat kecil, seorang Jokowi yang inovatif dan egaliter, seorang yang visioner tapi tetap membumi, seorang yang sangat bersih, lurus dan berintegritas, seorang yang merakyat sampai hampir tiap malam bisa ditemui di lorong2 pasar dan jalan-jalan kota Solo sedang berdialog dengan warganya.

Penasaran, kami iseng meminta waktu bertemu dengan beliau. Ternyata pak Paulus bisa membantu. Katanya, gak susah ketemu pak Wali. Asal beliau memang tidak ada jadwal, beliau selalu bisa menerima tamu. Nyaris tanpa protokoler!!! Siang itu juga dia menelpon rumah dinas pak wali, dan jam 6 sore nya pak Wali ternyata berkenan menerima kami! Agak2 takjub juga sih.

Tanpa persiapan, jadilah kami berkunjung ke rumah dinas Walikota Solo yang sangat historical (bangunan kolonial berarsitektur paduan Jawa-Victorian) peninggalan abad 18. Saya hanya berkaos, bercelana jins, dan memakai sendal!:p.

Tanpa sungkan Pak Jokowi menerima kami yang bukan siapa2 ini dengan ramah, tulus, dan sederhana. Memang dahsyat jiwa egaliter sosok satu ini. Kebetulan teman saya yg arsitek memang ada rencana acara Ikatan Arsitek Indonesia di Solo, sehingga itulah yg kami jadikan topik pembuka. Kata pak Jokowi, rumah dinas ini toh rumah rakyat. Sudah ribuan warga Solo yang berkesempatan berkunjung ke sana. Jangan sampai rakyat kesulitan bertamu ke rumahnya sendiri. Itu menjelaskan kehangatan rumah dinas ini, berbeda dengan rumah pejabat lainnya yang selalu terkesan angker dan berjarak.

Hampir dua jam kami berdiskusi dengan pak Jokowi. Tak terhitung berapa buah kalimat “powerful” yang terlontar selama itu. Pola pikirnya benar-benar out of the box. Ide-ide nya sangat progresif. Selain cerita suksesnya soal penataan kota (penataan PKL, penyulapan taman kota, pembangunan ruang publik, visi “menghutankan” Solo, pembangunan pusat kebudayaan, ketegangan terkait konflik kepentingan dan kiat-kiat menyelesaikannya, pembenahan transportasi publik, penataan minimarket dan pasar modern, reformasi birokrasi pemda, dan masih banyak lagi), ia juga bercerita soal kegemarannya menikmati musik cadas. Band favoritnya ternyata Napalm Death, Fear Factory, Exodus, Black Sabbath, Metallica, dan Sepultura…:D. Walikota yg gaul dan asyik, hehe. Dia cerita dia punya akun facebook pribadi yang dia maintain sendiri tanpa asisten. Di waktu luang dia selalu merespon secara personal komen/saran/masukan yang dilontarkan warga di wall nya. Dalam hati saya langsung berdecak, what a kind! Gila ni orang, benar2 totally merubah mindset pejabat dan birokrat!

Dalam perjalanan organisasi maupun pekerjaan, saya berksempatan bertemu dengan cukup banyak pejabat pemerintahan. But I can tell, this man is different. Sosok Pak Jokowi benar-benar memberikan harapan dan angin segar untuk masa depan Indonesia. Gak heran di pilkada terakhir kemaren, pak Jokowi menang 91 persen! Ia benar2 dicintai warganya. Kampanyenya nyaris tanpa modal, spanduk dan baliho aja bisa diitung pake jari:p

Penampilannya dari luar, jujur aja, tidak meyakinkan, hehe. Dia selalu tampil sederhana, tidak suka menonjolkan diri. The true leader, memang harus dilihat dari karakter.

Kelak, ketika anak-anak muda semakin banyak yang berkiprah di politik, semoga bisa meneladani sosok seperti beliau. Menjadi pemimpin yang berkarakter, berintegritas, tidak sarat kepentingan, menghindari politik transaksional, dan bekerja keras dengan tulus untuk kepentingan warganya. Ternyata bisa kok terjun ke politik dan bermain bersih seperti itu. Pak Jokowi juga punya satu karakter yang menurut saya sangat menentukan keberhasilannya: prinsip “get things done”. Ia tidak berhenti pada konsep, tapi memimpin dan bekerja keras hingga eksekusinya berlangsung dengan sempurna. Pembenahan yang ia lakukan tidak adhoc, tapi sistemik. Ia punya kemampuan khusus mengidentifikasi akar masalah dan bottleneck yang ada, sehingga penguraian benang kusut bisa berlangsung lebih cepat. Above all, ia melakukan itu semua dengan sangat humanistik, mengedepankan prinsip2 kemanusiaan.

Pak Jokowi juga bercerita bahwa salah satu strategi pemerintahannya yg terpenting adalah membangun trust. Trust harus diraih. Trust bisa dibangun dengan dialog, memenuhi janji, dan menunjukkan bukti nyata. Setelah trust diperoleh, jalan akan semakin mudah. Begitulah cara dia menertibkan PKL yang sudah puluhan tahun mendominasi tata kota Solo. Ia jg adalah tipe orang yang mengutamakan substansi dan tidak terlalu peduli dengan kemasan apalagi pencitraan. Itulah yang membuat ia tampil beda, selalu bisa membuat terobosan.

Saya menyudahi dialog sore itu dengan kesan yang sangat mendalam. Sisa waktu traveling kami sempatkan mengunjungi “legacy” pak Jokowi di seantero kota Solo. Kami mengunjungi Taman Kota Balekambang di sebelah utara GOR Sriwedari, yang tampak seperti Central Park di New York dalam skala kecil:p. Tempat ini dulu penuh dengan gelandangan dan PSK, tapi sekarang jadi arena ruang publik bagi semua warga. Kami beli suvenir di Kampung Batik Kauman, yang gang-gangnya mengingatkan pada labirin di kota Roma menuju Trevi Fountain (ini lebay sih haha). Kami menikmati pedestrian di jl. slamet riyadi, menyaksikan bis trans-solo (sayang gak sempet naek). Kami nongkrong di Ngarsodipuro, pasar malam salah satu tempat Jokowi menampung PKL. Tempat ini juga jadi tempat ruang publik bagi warga. Ada remaja-remaja anggota komunitas breakdance yang lagi latihan, dll. Senang ngeliatnya. Warga kota jadi punya ruang publik selain Mal. Sangat sehat untuk perkembangan jiwa.

Semoga lebih banyak lagi ada sosok-sosok yang berkpribadian mandiri dan berjiwa merdeka seperti Jokowi di Republik ini.

Sri Mulyani dan Boediono: Mistreated Heroes?

Dalam prolog buku menarik the Black Swan karangan Nassim Taleb, kita diingatkan bahwa “mistreated heroes” bukan hanya cerita tentang para “poetes maudits” seperti Edgar Allan Poe (atau mungkin Tan Malaka dalam kasus Indonesia) yang pada suatu waktu dikutuk oleh masyarakat lalu kemudian dipuja puji pada waktu yang lain seiring dengan perubahan arus sejarah. Mistreated heroes, Taleb menulis, lebih sering terjadi pada mereka yang berjasa membantu kita terhindar dari bencana. Para pencegah bencana biasanya jauh dari hiruk pikuk, seringkali tanpa meninggalkan jejak, dan betapa kontribusi besarnya jarang disadari. Ya, kita lebih menghargai para martir yang mati karena suatu “alasan” ketimbang mereka yang hidup untuk mencegah “alasan” itu terjadi.   Everybody knows that we need more prevention than treatment, but only few that reward acts of prevention.

Bencana, masalah, peristiwa besar dalam sejarah, memang umumnya bersifat retrospective, hanya dapat dianalisis setelah peristiwa itu terjadi; ia terdistribusikan di luar mediasi kenormalan dalam pengamatan acak. That causes our biased-ingratitude toward those silent heroes.

Agar lebih jelas, saya menyadur bebas sebuah ilustrasi ekstrim Taleb dalam bukunya (just a thought experiment). Anggap ada seorang legislator dengan visi dan penglihatan yang luar biasa yang somehow pada tanggal 9/10 2001 berhasil memberlakukan peraturan yang berlaku universal di mana setiap pesawat harus dilengkapi kokpit anti peluru untuk mencegah serangan teroris menggunakan pesawat penumpang komersil. Pastinya peraturan ini akan tidak populer karena merepotkan pihak airlines. It also sounds lunatic, anyway. Namun di sisi lain, peraturan ini pastinya akan mencegah terjadinya peristiwa 9/11. Tapi justru karena peristiwa 9/11 ini tidak terjadi, si legislator akan mendapat caci maki, protes, dan sangat mungkin akhirnya terlempar dari jabatannya. Vox clamantis in deserto. Nisannya kelak tidak akan dihiasi tulisan: “Mr. X, the one who helped avoid the disaster of 9/11”…lol..

Contoh lain, di dalam buku tersebut terlontar kalimat-kalimat menarik, “who gets rewarded, the central banker who avoids a recession or the one who comes to “correct” his predecessors’ fault and happens to be there during some economic recovery?”Atau, “ Who will be remembered the most in history, the politician who avoids a war or the one who starts a new one (and lucky enough to win)?”

Sri Mulyani dan Boediono, pada masa kritis dalam periode yang pendek, telah mampu mengambil keputusan berani dengan cepat, sigap dan tepat untuk menstabilkan sistem keuangan dari potensi terjadinya krisis. Bakal krisis atau tidak, sistemik atau tidak, selamanya cuma akan jadi hipotesis. Kita hanya tahu dengan pasti, bahwa Fakta dan Logika Sekuensial yang ada mengatakan bahwa krisis keuangan tidak tejadi di Indonesia setelah stabilisasi sistem keuangan (yang dilakukan antara lain) dengan penyelamatan Bank Century, at the heart of global financial headwinds. Memang korelasi sekuensial tidak selamanya bermakna kausalitas, itulah sebabnya kita membutuhkan pegangan keilmuan dan pengalaman empiris dari negara lain. Kita lalu tahu bahwa parameter kualitatif “psikologi pasar/market sentiment/contagious effect on extraordinary situation” yang dipermasalahkan itu eksis dalam literatur behavioral finance dan telah menjadi pegangan pengambilan kebijakan di banyak negara. Buku putih tentang kasus Century telah digelar dan beragam analisa cost-benefit dan justifikasi serta data yang lebih mendalam ada di dalamnya. Silakan baca dan interpretasi sendiri. Saya sendiri sudah baca dan percaya langkah bail out bukanlah tindakan merugikan Negara, tapi justru langkah jenius penyelamatan system keuangan dengan biaya yang minimal yang harus diapresiasi, baik itu dipandang dari cost-benefit sederhana (uang LPS yang akan keluar) maupun dari analisis yang lebih komprehensif.

Saya hanya khawatir bahwa fitur retrospective dari potensi krisis yang ada di masa lalu telah mendorong kita untuk bertindak tidak tepat dan tidak adil.  Saya juga khawatir bahwa energi dan waktu kita lebih banyak tersita hanya untuk episode keputusan bail out sementara ada banyak episode-episode lain di dalam drama ini yang lebih membutuhkan perhatian karena di sana lah maling-maling sesungguhnya berada. Nampaknya Ibu SM dan Pak Boed telah menjadi contoh terkini dari mistreated heroes di Negara kita.

Saya berdoa agar Ibu SM dan Pak Boed (dua cahaya yang tersisa dari kegelapan labirin terowongan pemerintahan) selalu sabar dan sehat menjalankan tugas. Semoga lebih banyak “acts of prevention” yang dilakukan keduanya, seperti sudah banyak dilakukan di masa lalu khususnya dalam aspek pencegahan krisis dan pembenahan governance namun memang luput dari hingar bingar. Kita harus jernih dan adil dalam melihat suatu persoalan.

Free Dataset, again

Thanks to harry seldadyo, A friend of mine. He informed us these two resourceful data sites. All are free and could be extremely useful.

1. Development Economics Data, on the blogspot!

2. Free Data: compilation of Public Domain Data from the US Government, regional data sites, demographic, economic, political, social, and misc.

Maybe I should create permanent links on this blog to those kind of sites. Later ya!

Soeharto: RIP

First of all, Selamat Jalan Pak Harto. Turut mendoakan semoga tenang di sisi-Nya.

Hari-hari ini media ramai berkontroversi mengenai sosok satu ini. Posting kali ini cuma ingin mencoba memberikan perspektif lain mengenai Pak harto dan apa yg diistilahkan banyak orang sekarang sebagai: “jasa-jasa Pak Harto”.

Dalam literatur ekonomi-politik, Mancur Olson pernah bilang: seorang tiran akan cenderung/punya insentif untuk menciptakan kesejahteraan dan melaksanakan pembangunan di negeri yang dikuasainya, dengan alasan:

1. He wants to be in power long enough, and some degree of economic success would assure it. Persis seperti Pak Harto kan, pilar kestabilan pemerintahannya adalah kemajuan ekonomi. Reasoning dari insentif ini cukup jelas: Semakin lama berkuasa, semakin banyak yang bisa diambil. Pemerintahan Pak Harto bukan pemerintahan anarki: yg behaviornya melulu steal and destroy. Kalau negerinya ancur, gak ada apa2 yang tersisa untuk diambil.

2. Everybody prefers to take a slice of a BIGGER pie, not the smaller one. Kue ekonomi yang lebih besar tentu lebih menggiurkan daripada kue ekonomi yang kecil, compang camping pula. Here too lies more incentive to make “the occupied country” as prosperous as possible.

Gw cuma pengen bilang, kita jangan sampai silau oleh apa yang diistilahkan sebagai: “jasa-jasa pak harto”, tapi harus melihat dari kacamata yang lebih komprehensif. 32 years in absolute power surely long enough for him to create many accomplishment. Kita tetap tidak boleh lupa ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara sistemik, yang mengakibatkan bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi juga kejahatan kemanusiaan dengan korban nyawa manusia.

Saat ini di Indo banyak yg manfaatin situasi berkabung dengan menonjolkan jasa-jasa pak harto, meski kayaknya mereka cuma lagi mikirin keselamatan mereka sendiri dari jeratan perdata kasus2 turunan pak harto.

Apapun, yang penting kita harus jujur sama sejarah. Pak Harto bukan warga negara biasa yang menurut tradisi masyarakat indonesia, selayaknya “dimaafkan” setelah tiada. Banyak hal yang konsekuensinya bisa terus membekas sampai bergenerasi- generasi. Kita gak boleh mengulang kesalahan yg sama di masa depan, makanya semuanya gak boleh dilupakan. Terang dan gelap, baik dan buruk, mari dibuka apa adanya untuk pelajaran bagi anak cucu.